JAKARTA,PPRNEWS – Kasus keracunan massal yang marak terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memicu saran baru dari para ahli gizi. Mereka mendesak agar pihak sekolah, seperti kepala sekolah atau guru, memiliki prosedur untuk mencicipi makanan gratis sebelum disajikan kepada para siswa.
Saran ini diajukan sebagai langkah preventif cepat untuk menjamin keselamatan dan kesehatan anak didik.
Deteksi Dini dan Tanggung Jawab Sekolah
Ahli gizi menekankan bahwa prosedur pencicipan ini adalah garis pertahanan pertama yang efektif. Tujuannya adalah untuk mendeteksi dini masalah pada makanan.
- Mendeteksi dini: Mencicipi makanan dapat membantu mengidentifikasi adanya rasa atau bau yang tidak wajar, yang merupakan indikasi awal makanan basi, tercemar, atau tidak layak konsumsi.
- Wujud tanggung jawab: Tindakan ini merupakan bagian dari pengawasan internal yang memperlihatkan bahwa pihak sekolah bertanggung jawab penuh atas kualitas makanan.
- Meningkatkan kepercayaan: Adanya prosedur ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan orang tua karena mereka tahu ada langkah ekstra yang diambil sekolah untuk melindungi anak-anak mereka.
Bahkan, setelah beberapa insiden keracunan terjadi, sejumlah pemerintah daerah mulai mewajibkan prosedur pencicipan ini sebagai bagian dari upaya pencegahan insiden serupa di masa depan.
Implementasi di Lapangan dan Usulan Tambahan Porsi
Beberapa wilayah sudah mengambil langkah nyata terkait saran ini. Contohnya, di Semarang, kebijakan wajib bagi kepala sekolah atau guru untuk mencicipi makanan sebelum dibagikan sudah diterapkan.
Untuk memfasilitasi implementasi ini, salah satu ahli mengusulkan agar setiap distribusi makanan gratis ditambah satu porsi khusus yang memang disediakan untuk dicicipi oleh pihak sekolah. Hal ini mengingat porsi yang tersedia saat ini hanya dialokasikan untuk siswa.
Meskipun dinilai sebagai salah satu cara paling efektif untuk meminimalkan risiko keracunan, saran ini tidak lepas dari kritik dan perdebatan terkait isu etika dan beban tanggung jawab tambahan yang dibebankan pada guru atau kepala sekolah. Namun demikian, para ahli meyakini bahwa keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama.
Penulis : Tim Redaksi
