.jfif)
JAKARTA, PPRNEWS – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi telah melantik 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) pada hari Jumat, 7 November 2025, di Istana Merdeka, Jakarta. Pelantikan ini menandai langkah serius pemerintah dalam mewujudkan institusi kepolisian yang lebih profesional dan akuntabel di mata publik.
Ketua Komisi: Jimly Asshiddiqie
Komisi Percepatan Reformasi Polri ini diketuai oleh pakar hukum terkemuka dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. . Pembentukan komisi ini bertujuan utama untuk mengevaluasi kinerja Polri dan memberikan rekomendasi strategis kepada Presiden. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan transparan, serta mampu mengedepankan pelayanan publik dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM).
Susunan Anggota yang Diisi Tokoh Penting
Susunan keanggotaan komisi ini menarik perhatian publik karena diisi oleh tokoh-tokoh hukum, politik, dan mantan pucuk pimpinan Polri, menunjukkan keseriusan dalam reformasi. Anggota komisi tersebut meliputi:
- Ketua: Jimly Asshiddiqie
Anggota:
- Mahfud MD (mantan Menko Polhukam)
- Yusril Ihza Mahendra
- Otto Hasibuan
- Jenderal Pol (Purn.) Tito Karnavian (mantan Kapolri)
- Jenderal Pol (Purn.) Idham Azis (mantan Kapolri)
- Jenderal Pol (Purn.) Badrodin Haiti (mantan Kapolri)
- Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (Kapolri aktif)
- Todung Mulya Lubis
- Muhammad Nasir
Pesan Presiden: Transparansi dan Aspirasi Publik
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan penekanan kepada seluruh anggota komisi. Presiden meminta agar komisi bekerja secara transparan dan memastikan untuk mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak, termasuk masukan dari elite dan terutama dari warganet yang seringkali menjadi cerminan pandangan publik.
"Bekerjalah dengan sebaik-baiknya demi bangsa dan negara. Komisi ini adalah harapan rakyat untuk melihat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi institusi yang benar-benar dicintai dan dipercaya oleh masyarakat," tegas Presiden.
Pembentukan komisi ini diharapkan mampu mempercepat reformasi di tubuh Polri, merespons berbagai kritik, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum tersebut.
Penulis : TIM REDAKSI