JAKARTA,PPRNEWS - Tepat satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada tanggal 20 Oktober 2025, evaluasi menyeluruh menampakkan wajah yang terpolarisasi. Pemerintah mengklaim sejumlah capaian signifikan, terutama di sektor ekonomi dan pelaksanaan program strategis, namun di sisi lain, kritik tajam dari lembaga riset dan organisasi masyarakat sipil (OMS) menjadi catatan merah yang tak terhindarkan.
Ekonomi Stabil, Pertumbuhan Inklusif Masih Jadi PR
Di bidang ekonomi, pemerintah menggarisbawahi keberhasilan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pangan di tengah ketidakpastian global. Klaim ini sejalan dengan hasil survei IndoStrategi yang memberikan skor rata-rata 3,07 dari 5 (kategori "sedang") untuk kinerja ekonomi dan kebijakan publik, mengindikasikan kinerja yang stabil namun biasa-biasa saja.
Namun, beberapa lembaga riset kritis menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dan berkelanjutan, menyisakan keraguan mengenai dampak meratanya bagi seluruh lapisan masyarakat. Tantangan mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan mandiri ini pun diakui masih menjadi isu utama yang harus diselesaikan ke depan.
Program Strategis dan Kepuasan Publik: 'Makan Bergizi Gratis' Diklaim Sukses
Program strategis unggulan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), diklaim oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, telah mencapai keberhasilan hingga 99,99%. Pemerintah juga menyatakan program hilirisasi sumber daya alam terus berjalan dan telah menunjukkan hasil nyata, sejalan dengan peningkatan ketahanan pangan dan pemerataan pembangunan.
Rasa percaya diri pemerintah ini didukung oleh tingginya tingkat kepuasan publik. Survei dari Poltracking mencatat tingkat kepuasan publik mencapai angka tinggi 78,1%. Presiden Prabowo sendiri menyatakan pemerintahannya telah berhasil membuktikan kinerja dalam berbagai bidang, didukung oleh Ketua MPR Ahmad Muzani yang menyebut era ini telah menghadirkan orientasi baru dalam pembangunan nasional dan penguatan fondasi ekonomi.
Rapor Merah dari Civil Society dan Arah Balik Demokrasi
Di balik angka kepuasan yang tinggi, suara kritis dari organisasi sipil dan beberapa lembaga survei memberikan kontras yang tajam. CELIOS, misalnya, memberikan rapor kinerja yang jauh lebih rendah dengan skor hanya 3 dari 10.
Kritik keras datang dari organisasi masyarakat sipil, seperti WALHI, yang memberikan rapor merah. Mereka menilai terjadi konsolidasi oligarki serta ambruknya keadilan ekologis, khususnya terkait isu lingkungan hidup. Senada, konfederasi buruh juga memberikan rapor merah terkait perlindungan pekerja dan hak-hak buruh.
Persepsi media nasional dan internasional turut meramaikan evaluasi. Detik.com menyebut satu tahun ini sebagai "Era Kebangkitan Arus Bawah Indonesia", merefleksikan optimisme dari akar rumput. Di lain pihak, BBC Indonesia membahas kekhawatiran mengenai "arah balik demokrasi" dan tantangan yang akan dihadapi ke depan, termasuk isu terkait kebijakan publik, hukum, dan demokrasi.
Pencoretan 1,9 juta penerima bantuan sosial (bansos) yang dianggap tidak layak, seperti dilaporkan BeritaSatu, menambah dinamika kebijakan sosial di tahun pertama ini.
Perlu diakui, satu tahun pemerintahan ini menunjukkan kemampuan stabilitas ekonomi dan pangan di tengah situasi global yang bergejolak, namun tantangan besar di masa depan adalah menerjemahkan stabilitas ini menjadi pertumbuhan yang benar-benar merata dan inklusif, serta menjawab kritik keras terkait isu lingkungan, perlindungan buruh, dan konsolidasi demokrasi.
Penulis : Tim Redaksi
