JAKARTA,PPRNEWS – Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 28 triliun untuk program andalan Presiden, Makan Bergizi Gratis (MBG), mendapat sorotan tajam dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Meskipun kini memberikan apresiasi, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pencairan dana tersebut bergantung sepenuhnya pada kinerja BGN dalam menyerap anggaran yang ada, seraya memberikan peringatan tegas akan adanya pemangkasan jika target tidak tercapai.
Purbaya mengakui bahwa awalnya ia sempat meragukan efektivitas penyerapan anggaran oleh BGN. Namun, keraguan tersebut sirna setelah ia melakukan peninjauan langsung.
"Semula saya mengira penyerapannya masih rendah, tetapi setelah saya lihat langsung, ternyata program MBG ini berjalan lebih baik dari perkiraan saya. Efek bergandanya juga sangat signifikan bagi masyarakat," ujar Purbaya dalam keterangannya.
Meski demikian, apresiasi tersebut tidak serta-merta meloloskan permintaan tambahan anggaran. Purbaya menetapkan syarat ketat: BGN harus membuktikan bahwa mereka mampu mengoptimalkan pagu anggaran yang telah dialokasikan sebelumnya.
"Anggaran tersedia, tetapi ada syaratnya. Saya akan berikan tambahan Rp 28 triliun itu hanya jika penyerapan anggaran yang ada sekarang berjalan optimal," tegasnya. "Sebaliknya, jika penyerapan tidak efektif, jangan salahkan kami jika saya tidak segan untuk memangkas anggaran mereka."
Untuk memastikan komitmen tersebut berjalan, Purbaya berjanji akan melakukan pengawasan secara ketat dan pribadi. "Saya akan pantau langsung perkembangannya dan berencana kembali mengunjungi kantor BGN pada akhir Oktober 2025 untuk mengeceknya," tambah Purbaya.
Menanggapi hal ini, Kepala BGN, Dadan Hindayana, melaporkan bahwa per 29 September 2025, realisasi anggaran BGN memang baru mencapai Rp 19,3 triliun atau setara 27,18% dari total pagu awal sebesar Rp 71 triliun.
Meskipun angka tersebut terlihat rendah, Dadan meyakinkan Menteri Keuangan bahwa pihaknya optimistis seluruh anggaran dapat terserap hingga akhir tahun. Ia bahkan mengklaim bahwa anggaran yang ada saat ini masih kurang untuk memenuhi seluruh kebutuhan program MBG tahun ini, yang menjadi dasar permintaan tambahan dana tersebut.
Kini, nasib tambahan anggaran Rp 28 triliun untuk program prioritas nasional tersebut berada di tangan BGN, yang harus membuktikan kinerjanya dalam beberapa minggu ke depan di bawah pengawasan ketat Menteri Keuangan.
Penulis : Tim Redaksi
