JAKARTA, PPRNEWS – Pemerintah Republik Indonesia, di bawah instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto, telah mengambil langkah cepat dan strategis untuk pemulihan jangka panjang bagi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera. Sebanyak 2.000 unit Hunian Tetap (Huntap) akan segera dibangun di lahan milik negara atau BUMN untuk memastikan keamanan dan kelayakan hunian.
Keputusan ini diambil mengingat total 52 kabupaten/kota mengalami dampak bencana, dengan sekitar 139.485 rumah terdampak parah di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Pembangunan Dimulai Desember Ini
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengonfirmasi bahwa penetapan lokasi huntap telah final setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan BNPB.
"Pembangunan 2.000 unit huntap ini ditujukan untuk menggantikan rumah warga yang mengalami kerusakan parah dan akan dimulai pada minggu ketiga bulan Desember 2025," kata Menteri Maruarar. Ia juga memastikan bahwa anggaran pembangunan sebagian besar telah disiapkan, bahkan sebagian dibiayai dari sumber non-APBN.
Lokasi Strategis di Tiga Provinsi
Relokasi ini akan menggunakan lahan yang terjamin keamanannya dan bukan di zona rawan bencana. Beberapa lokasi yang telah ditetapkan antara lain:
- Padang, Sumatera Barat: Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan sekitar 3,5 hektare lahan di tiga lokasi di Kecamatan Koto Tangah untuk pembangunan huntap.
- Sibolga, Sumatera Utara: Lokasi relokasi di Kota Sibolga juga telah ditinjau oleh pemerintah pusat.
- Aceh: Penetapan lokasi juga dilakukan di Aceh untuk menampung korban di provinsi tersebut.
Huntara Disiapkan Sambil Menunggu Huntap
Sambil menunggu rampungnya pembangunan huntap, pemerintah juga memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi. Hunian Sementara (Huntara) telah didirikan, dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik. Sebagai contoh, di Kampung Nelayan, Koto Tangah, Padang, sebanyak 80 unit huntara telah tersedia.
Langkah cepat Presiden Prabowo ini bertujuan tunggal: memastikan bahwa seluruh warga terdampak bencana mendapatkan tempat tinggal yang tidak hanya layak tetapi juga aman dari ancaman bencana di masa depan, sekaligus mempercepat proses pemulihan sosial ekonomi wilayah terdampak.
TIM REDAKSI