JAKARTA,PPRNEWS – Presiden Prabowo Subianto, setibanya di tanah air usai melakukan rangkaian kunjungan luar negeri pada akhir September 2025, langsung mengambil langkah tegas untuk menangani maraknya kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tanpa menunda waktu, Presiden memanggil jajaran terkait dan mengeluarkan serangkaian instruksi untuk memastikan insiden yang membahayakan keselamatan siswa tidak terulang kembali.
Langkah pertama yang diambil Presiden adalah memanggil langsung Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, untuk meminta laporan dan pertanggungjawaban atas kasus-kasus yang terjadi. Dalam pertemuan tersebut, Presiden mendorong dilakukannya evaluasi dan perbaikan tata kelola program MBG secara menyeluruh.
"Program ini niatnya sangat baik untuk anak-anak kita. Pelaksanaan di awal memang tidak ada yang sempurna, tapi kita akan selesaikan semua masalah ini dengan baik," ujar Presiden Prabowo dalam arahannya.
Sebagai tindakan konkret dan cepat, Presiden Prabowo menginstruksikan agar setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang terbukti menjadi penyebab keracunan segera ditutup sementara.
"Setiap dapur yang bermasalah, tutup sementara! Investigasi sampai tuntas," tegasnya.
Selain penutupan, Presiden juga memerintahkan BGN untuk segera merekrut koki-koki yang terlatih dan profesional untuk mengelola makanan. Langkah ini diambil setelah Kepala BGN melaporkan bahwa salah satu penyebab utama keracunan adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dan masih membutuhkan "jam terbang".
Di tengah sorotan publik yang tajam, Presiden Prabowo juga mengingatkan semua pihak untuk tidak mempolitisasi musibah ini. Ia menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah melindungi kesejahteraan dan keselamatan anak-anak sebagai penerima manfaat utama program.
Arahan tegas Presiden ini menjadi respons atas rentetan kasus keracunan massal yang terus terjadi hingga pertengahan September 2025. Salah satu insiden paling signifikan terjadi di Kabupaten Bandung Barat, di mana lebih dari seribu siswa menjadi korban. Pemerintah Kabupaten setempat bahkan sempat menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) sebelum akhirnya dicabut setelah situasi terkendali.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, juga telah menyampaikan permohonan maaf resmi dari pemerintah atas insiden keracunan yang terjadi dan berjanji akan melakukan evaluasi mendalam untuk memperbaiki kelemahan dalam pelaksanaan program.
